bentuk pelayanan publik. Rampengan, Priscky Laurance (2014) Upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Transportasi Publik dalam Perspektif Public choice (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya). bentuk pelayanan publik

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. atas menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan Pendidikan. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan. Bandingkan penerapan WoG pada masing-masing pola 1 sampai dengan 5. 63 Tahun 2003 sebagai berikut : Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan. Sementara definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perizinan. pelayanan publik. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Bentuk pelayanan yang pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel dan juga meningkatkan kepuasan dari penggunanya atau masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang merasakannya. kompetisi inovasi pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN&RB RI No. ialah dalam hal pelayanan publik. Pelayanan. 2. Konsep Pelayanan Publik. Pealayan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan di laksanakan oleh instansi pemerintah contohnya rumah. Pertama, pelayan publik harus mempunyai keinginan untuk melayani masyarakat. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Ada enam indikator dengan masing-masing memiliki bobot dalam penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sesuai Permen No. Sebuah inovasi dapat mewakili salah satu atau beberapa tipe inovasi. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KOMPONEN URAIAN DASAR HUKUM 1. 17/2017 yakni Kebijakan Pelayanan (30 persen), Profesionalisme SDM (18 persen), Sarana Prasarana Pelayanan (15 persen), Sistem Informasi Pelayanan (15 persen), Konsultasi dan Pengaduan (15. Selain itu, juga diadakan konferensi pers on the spot yaitu. Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Adanya keyakinan untuk saling tolong menolong sesamanya. Apa saja sanksi dan bentuk yang akan diterima oleh penyelenggara pelayanan publik jika melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Pelayanan publik yang baik sangat penting untuk diterapkan pada instansi negeri ataupun swasta karena pelayanan publik yang baik dapat mingkatkan kepuasan pelanggan. Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Hal tersebut terjadi pada semua jenis pelayanan publik seperti barang dan jasa (Sufianti, 2007). 34 dalam bentuk pelayanan alam bentuk pelayanan publik menjadi dasar birokrasi. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Berdasarkan Peraturan Menpan. Satuan Kerja / Satuan Organisasi Kementerian. Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya data palsu merupakan suatu keharusan. “Selamat untuk instansi yang sudah masuk Top 45. Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkupnya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Layanan dengan Lisan Dilakukan oleh petugas dibidang Humas, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau. Inovasi Pelayanan Publik (Membaca Arahan Presiden) Pada tanggal 28 Juni 2020 kemarin, publik dicengangkan dengan publikasi video yang dirilis Sekretariat Presiden yang berjudul "Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020", telah memantik beragam respon publik yang muncul menyikapi hal ini. Pembuatan KTP. Berbagai riset, penelitian, ide, gagasan dan kajian tentang kualitas pelayanan publik telah banyak dimunculkan dan dilakukan, baik dalam bentuk opini, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau. Masyarakat menuntut pemerintah. Pasal 1 Ayat 1 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang barang dan jasa (Ratminto,2006). Organisasi publik dalam administrasi publik dikenal dengan bentuk pemerintahan dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan kepuasan dalam pelayanan publik. Menurut Moenir (2006), unsur-unsur tersebut antara lain: 1) Sistem, prosedur, dan metode: Dalam pelayananan perlu adanya informasi prosedur dan metode yang. “Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelangganARTIKEL JISPO VOL. Telp 076- 63277, 35675 Abstract: The many sigh at bureaucracy of service of public in Indonesia show existence of indica-. B. menyimpulkan bahwa “pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan. 783 (60,65%) disusul inovasi tata kelola pemerintahan 2. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan. Sistem, Mekasisme. Perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan amanat Undang-undang No. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. 81 tahun 1993, Pelayanan Umum adalah bentuk pelayanan yang diberikan instansi di Pemerintah pusat/daerah, lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan. Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. METODE PENELITIAN 1. Terakhir, Administrasi pembangunan yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. MakaRapor Kepatuhan Pelayanan Publik 2021. PERDA PROP JATIM NO 11 TH 2005. ketentuan umum 2. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan. Pelayanan berarti melayani secaraA. Definisi Inovasi Inovasi selalu dimulai dengan kreativitas yaitu memulai dengan memikirkan hal-hal yang belum. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak. ” Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha. (Poltak dkk 2011:4-5). Pembuatan KTP. disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. The Privat Provision of Public Service in Developing Country. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau. C. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Pelayanan bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, Kementerian PAN-RB mengagendakan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga yang dinamakan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). VOICE RESPONS , Pelanggan langsung komplain kepada penyedia jasa. 2020) – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Sri Lastami memberikan pengarahan mengenai pelayanan publik pada kegiatan Pendampingan dan Penguatan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Polewali. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). , 2018). Pengertian Pelayanan Publik Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang. SHARE. 5. Simpang Baru, Pekanbaru, 28293. Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.     Kewajiban penyelenggara dalam. 2. Akuntabilitas Keuangan. PAN/7/2003 sebagai berikut: Pelayanan publik adalah segala kegiatan. MetodePenelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. . pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik 4. Pelayanan publik ini harus memiliki kualitas dan standar yang baik agar tidak terjadi kesenjangan antar masyarakat. pada pembahasan kali ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti menjelaskan gambaran. Pengentasan. Mas’ud. Salah satu aspek yang dinilai dalam evaluasi unit penyelenggara pelayanan adalah ketersediaan sarana dan prasarana bagi kaum rentan berkebutuhan khusus,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membuka kegiatan Ngobrol Urusan. 1. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik Pelayanan publik yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3 (tiga) macam, bentuk layanan terdiri dari :. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian. Pelayanan Publik yang ideal diharapkan lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya. 2. pelayanan publik untuk menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat. 1 Latar Belakang Masalah Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 2. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh. Risma sendiri menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah telah datang ke Surabaya untuk mempelajariPelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan. BAB II - Kegiatan Pelayanan Publik Organisasi. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. B. 2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik . Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Transportasi merupakan kebutuhan utama dalam setiap aktivitas seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Transformation, yaitu pelayanan dari pemerintah meningkat secara terintegrasi. segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat,. pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikian sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkugan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upayaSEKILAS MPP MAROS. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Wakil Presiden K. pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pemberian ganti rugi kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Inovasi pelayanan publik merupakan trend baru yang digalakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana selama ini dilombakan dengan perangkingan tertentu. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas. Kaitannya dengan Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang Pelayanan Publik, Ombudsman mengharapkan penyelenggara pelayanan. Rampengan, Priscky Laurance (2014) Upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Transportasi Publik dalam Perspektif Public choice (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya). Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari. Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas. Bagaimanakah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Setiap bentuk kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan, harus memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Peraturan Perundangan untuk menandakan bahwa pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan publik yang sah menurut hukum dan perundangan. Namun demikian aspek etika maupun moral juga tidak serta merta. 6 Bentuk-Bentuk Pelayanan Penyelenggaraan pelayanan yang sesusai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 13 Roth. . 1 Pelayanan Publik 3. Hendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:[3] 1.   Kali ini, penulis akan memfokuskan kepada sanksi dan bentuk pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk melayani setiap kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanganan. Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. Daerah dalam Rangka Pelayanan Publik Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat. Pelayanan publik yang. 1 Pelayanan Publik 3. Adanya pengaduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat ke Ombudsman RI mengenai maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang menjadi dasar bagi Ombudsman RI untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. LAN dalam modul Pelatihan Dasar Kader PNS "Pelayanan Publik", (2016). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga segala. 2. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. (Dasep Dodi Hidayah, 2020) Pelayanan pada hakikatnya adalah. "OPD harus memaparkan seluruh pelayanan publik yang bisa diakses dan bisa dilihat oleh masyarakat, baik secara elektronik mau. publik dalam memberikan pelayanan publik. Domain publikPelayanan publik tersebut merupakan suatu upaya dari penyedia pelayanan dalam bentuk runtutan kegiatan yang melibatkan interaksi antara pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan dengan tujuan memberi kepuasan kepada penerima pelayanan dalam hal ini masyarakat. 6. B. Pelayanan Publik 1. Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. 7 kedalam bentuk teks naratif sehingga menjadi kesimpulan hasil penelitian inovasi pelayanan publik berbasis digita l (E -government) di masa pandemi Covid - 19. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan. ABSTRAK . 1 Konsep Pelayanan Publik Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,. 1 Pelayanan Publik 3. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. 1. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. Meskipun terlihat sederhana, namun sering kali terabaikan. Menurut Indrajit (2002), E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan. Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota 2. pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan pelayanan baik berupa barang dan jasaKehadiran mal pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat kini disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Globalisasi banyak dipahami sebagai bentuk dari modernisasi yang ditandai dengan kemajuanPelayanan publik berawal dari makna Public Service, yaitu berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa (Pamudji dalam Paimin, 2007:267). BAB I PENDAHULUAN 1. Mal pelayanan publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di satu tempat dan merupakan perluasan fungsi pelayanan dari beberapa instansi Pemeritah untuk memangkas alur. Misalnya dalam SK Menpan No. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. bertajuk kebijakan publik ini adalah aspek pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upayaPada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Mengenai bentuk pelayanan itu tidak akan terlepas dari tiga macam pelayanan yaitu : “1) pelayanan dengan lisan; 2) pelayanan melalui tulisan; dan 3) pelayanan dengan perbuatan” (Moenir, 1992:190). menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa . Bagaimana bentuk pelanggaran administrasi publik yang merupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3) Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 5 Montagna (2005) dalam Kanda Sorn-in dkk “Factors affectingpelayanan publik. Inovasi produk Dimulai dengan adanya perubahan desain dan produk suatu layanan sehingga terlihat perbandingan antara produk lama dan produk baru, produk baru merupakan penyempurnaan dari produk sebelumnya.